WARTAPOLRI.COM, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memicu gelombang protes setelah memerintahkan Satpol PP menertibkan pedagang kaki lima (PKL) liar dan binaan di trotoar jalan protokol, namun aksi petugas justru dituding tidak manusiawi. (7/3/26)
Perintah Gubernur untuk Kembalikan Fungsi Trotoar
Pada rapat terbatas di Balai Kota, 24 Februari lalu, Pramono menekankan penertiban PKL untuk mengembalikan fungsi pedestrian sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2007. Ia juga menyertakan ojek online yang parkir sembarangan dalam target, dengan tujuan menciptakan keadilan ruang publik bagi pejalan kaki. Langkah ini bagian dari upaya tata kota, tapi warga kecil merasa terjepit.
Cara Kerja Satpol PP yang Dikecam
Laporan menyebut petugas Satpol PP bertindak kasar: menendang dagangan seorang nenek,merampas gerobak tanpa pemberitahuan memadai, mengabaikan nasib ratusan keluarga PKL yang bergantung pada pedagangan harian. Seorang pedagang di Tanah Abang menangis histeris saat barang dagangannya disita, mirip insiden masa lalu yang menuai kritik arogansi. Aktivis sosial menilai ini melanggar semangat humanis yang pernah ditegaskan gubernur sebelumnya.
Video viral petugas menendang dagangan seorang nenek dan menyeret gerobak, PKL memohon membanjiri TikTok dan X, dengan tagar #SatpolPPKasar trending. “PKL cari nafkah, bukan musuh negara!” tulis netizen. LSM buruh kecil mendesak Pramono evaluasi tim, ingatkan janji kota inklusif. Hingga kini, Pemprov DKI belum beri respons resmi atas tudingan ini. (Fahri)
