WARTAPOLRI.COM,JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam menindaklanjuti hasil Pertemuan ke-11 Australia–Indonesia Ministerial Council Meeting on Law and Security (MCM) guna mendorong penguatan kerja sama Indonesia dan Australia di bidang hukum dan keamanan.
Penguatan koordinasi tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri (Deputi II) Kemenko Polkam di Jakarta, Kamis (5/3/2026). Rapat membahas hasil pertemuan MCM RI–Australia sekaligus langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait.
Pertemuan MCM RI–Australia merupakan forum strategis antara Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI dan Menteri Dalam Negeri Australia yang telah berlangsung sejak 2015. Pertemuan ke-11 yang digelar pada 28 Januari 2026 menghasilkan dokumen Joint Communiqué yang memuat arah penguatan kerja sama kedua negara di bidang hukum dan keamanan.
Dalam pertemuan tersebut, kedua negara membahas sejumlah isu strategis, antara lain dinamika keamanan domestik dan regional, penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan, keamanan maritim, migrasi tidak teratur, keamanan siber dan perlindungan infrastruktur kritis, serta penanganan kejahatan transnasional.
Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Pasifik, Oseania, dan Afrika Kemenko Polkam, Marsma TNI Parimeng, mengatakan hasil pertemuan MCM perlu ditindaklanjuti secara konkret oleh kementerian dan lembaga terkait agar kerja sama yang telah disepakati dapat memberikan manfaat bagi kepentingan nasional.
“Seluruh kementerian dan lembaga perlu melihat peluang kerja sama ini secara optimal sehingga berbagai inisiatif yang telah disepakati dapat ditindaklanjuti secara konkret,” ujar Parimeng.
Selain membahas tindak lanjut hasil pertemuan MCM, rapat koordinasi juga menyinggung rencana kunjungan kerja Kemenko Polkam ke Darwin, Australia, yang direncanakan berlangsung pada April 2026. Kunjungan tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan perwakilan RI di Australia serta mengidentifikasi isu-isu strategis yang berkaitan dengan pengelolaan perbatasan maritim kedua negara.
“Koordinasi yang kuat dan pemahaman langsung di lapangan menjadi kunci dalam merumuskan langkah yang berkelanjutan bagi penguatan keamanan dan kerja sama strategis kedua negara,” kata Parimeng.
( RED )
