WARTAPOLRI.COM, JAKARTA – Undang-Undang Pers No.40 Tahun 1999 tentang Pers di Indonesia dalam melindungi kebebasan pers dan jurnalistik.
Beberapa poin utama yang diatur antara lain 1.Kebebasan Pers,Undang-Undang Pers menjamin kebebasan pers dan jurnalistik sehingga wartawan dapat menjalankan tugasnya tanpa tekanan, 2.Penanganan Kasus,Undang-Undang Pers memiliki prioritas dalam menangani kasus-kasus yang terkait dengan kegiatan jurnalistik, 3.Perlindungan bagi Wartawan, wartawan tidak dapat dipidana selama menjalankan tugas jurnalistik yang sesuai dengan Undang Undang Pers dan kode etik jurnalistik, 4.Mekanisme Penyelesaian Sengketa,Undang-Undang Pers menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, seperti Hak Jawab atau koreksi.
Peran Dewan Pers juga penting, menyerukan kepada semua pihak untuk menghormati tugas dan fungsi Pers yang mengemban amanah publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers dimana wartawan dapat dilaporkan ke Dewan Pers jika melanggar kode etik jurnalistik. Dengan demikian, Undang-Undang Pers memberikan perlindungan khusus bagi wartawan dan kebebasan jurnalistik, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.
Selain itu, Undang-undang No.14/2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (UU KlP) bertujuan untuk meningkatkan transparasi dan akuntabilitas memberikan akses informasi publik kepada masyarakat luas. Dengan demikian UU KlP meningkatkan Keterbukaan, transparasi dan akuntabilitas dalam Pemerintahan.
(*ranto)
