WARTAPOLRI.COM, JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menegaskan percepatan penegakan hukum terhadap perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang terbukti melanggar ketentuan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Penegasan tersebut disampaikan Menko Polkam dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan HGU dan PBPH di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Minggu (9/11/2026).
Dalam rakor tersebut, Menko Polkam mendorong penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga serta penerapan sanksi tegas, mulai dari pembekuan hingga pencabutan izin bagi perusahaan yang terbukti lalai.
“Tidak boleh ada pembiaran terhadap pelanggaran, tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap korporasi, dan tidak boleh ada pihak yang kebal hukum,” tegas Dudung.
Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara objektif dan konsisten untuk memberikan efek jera, serta memastikan perusahaan bertanggung jawab atas perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat.
( RED )
