KOTANOPAN,MADINA WARTAPOLRI.COM Nasional – Pasca Pembakaran tiga ekskavator di Jambur Tarutung kelurahan kotanopan Kecamatan Kotanopan kabupaten Mandailing Natal menjadi tamparan keras bagi satgas PETI dan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina).
pantauan warta poldasu di lokasi kejadian benar telah terjadi pembakaran terhadap 3 excavator yang diduga milik Mr. PW pada minggu dini hari 04/20/2026.
Menurut keterangan MWR Nasution warga sekitar kepada warta poldasu membenarkan telah terjadi pembakaran 3 alat berat di sekitar lokasi masjid, masih menurut beliau warga dan BKM masjid telah menghimbau agar pelaku peti jangan mendekati area masjid untuk tidak melakukan penambangan peti, karena suatu saat masjid juga bisa runtuh akibat area masjid digali dengan alat berat bukan itu saja yang dihimbau masyarakat beserta BKM masjid terkadang waktu melaksanakan ibadah salat alat berat terus bekerja dan berisik sehingga mengganggu kekhusyukan saat menjalankan salat ibadah di masjid tersebut.
Masih keterangan dari masyarakat setempat yang tidak mau disebut namanya mengatakan bahwa warga masyarakat belum puas membakar tiga alat berat di waktu dini hari pada minggu, pada minggu sore masyarakat kembali datang ke lokasi PETI dan berhasil membakar 2 alat dompeng setelah membakar 2 alat dompeng masyarakat bubar.
Masyarakat luas menilai peristiwa tersebut menunjukkan kekecewaan masyarakat terhadap lemahnya penindakan terhadap aktivitas PETI.
“Pembakaran tiga ekskavator dan dua domfeng merupakan puncak kekecewaan masyarakat terhadap satgas PETI,Pemerintah daerah dan APH jangan diam. PETI harus ditindak tegas,dan cepat ujar MWR sebelum warga melakukan aksi anarkis atau pembakaran seperti kemarin (05/10/2026) ujar MWR
Menurut warga Satgas PETI yang dibentuk Forkopimda seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberantas tambang ilegal. Namun, setelah beberapa bulan berjalan, ia menilai belum terlihat penindakan yang mampu memberikan efek jera. Kami juga warga sebaiknya tambang ilegal ini cepat berhenti, kami khawatir suatu saat akan terjadi banjir besar sehingga dapat merugikan warga di daerah kecamatan kotanopan, ujar MWR lagi.
“Satgas PETI dan Pemerintah seharusnya malu dengan kondisi ini. Jangan sampai masyarakat di daerah lain ikut bergerak dan mengambil tindakan sendiri sendiri sangat berbahaya.
Warga dan masyarakat mempertanyakan ketegasan pemerintah daerah dan DPRD sebagai kontrol pemerintah dalam menangani PETI. Warga mengingatkan, pemerintah harus hadir menyelesaikan persoalan tersebut, bukan membiarkan masyarakat mengambil langkah sendiri.
Jangan sampai masyarakat merasa tidak ada pemerintah. Kalau PETI dibiarkan, jangan salahkan jika kekecewaan masyarakat semakin memuncak,” ujar warga di lokasi PETI.
( Tim )
